Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.   bahwa  pembangunan  nasional  dalam  bidang  pendidikan  adalah  upaya  mencerdaskan

kehidupan   bangsa  dan   meningkatkan  kualitas  manusia  Indonesia  yang   beriman,

bertakwa,  dan  berakhlak  mulia  serta  menguasai  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni

dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil,  makmur,  dan  beradab  berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.   bahwa   untuk   menjamin   perluasan   dan   pemerataan   akses,   peningkatan   mutu   dan

relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan

global  perlu  dilakukan  pemberdayaan  dan  peningkatan  mutu  guru  dan  dosen  secara

terencana, terarah, dan berkesinambungan;

c.   bahwa  guru dan  dosen  mempunyai  fungsi,  peran, dan  kedudukan yang  sangat  strategis

dalam  pembangunan  nasional  dalam  bidang  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  pada

huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;

d.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,  huruf  b,  dan

huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003

(Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

PERATURAN PENDIDIKAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya

Sejarah Lahirnya UUD 1945

Undang-Undang Dasar memegang peranan yang penting bagi kehidupan suatu negara, terbukti dari kenyataan sejarah NKRI sendiri, ketika Pemerintah Militer Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia melalui Perdana Menteri Koiso yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944, maka dibentuklah badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada tanggal 29 Arpil 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P. Soeroso, yang tugasnya menyusun Dasar Indonesia Merdeka (Undang-Undang Dasar).

Para anggota BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bersidang dalam dua tahap: pertama, dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk menetapkan dasar negara dan berhasil

Butir-Butir Pancasila dan Pengamalannya

I. Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sejarah dan Pengamalan Pancasila

Setelah lepas dari cengkeraman penjajahan kolonial Belanda, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia jatuh ke tangan tentara jepang. Sampai dengan akhir tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura)

Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.

Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini, yang dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka. Muhammad Yamin mengajukan usul menegnai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, :

Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu: